JAKARTA. Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani meminta agar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta dan kota lainnya dicabut. Sebab pelaksanaan PSBB di lapangan tidak dilakukan dengan disiplin. Pelanggaran masif tidak ditindak tegas.
“Kemarin kami mengimbau ke Gubernur DKI Jakarta karena ada klaster Petamburan, kami menyampaikan sudahlah kalau pemerintah tidak konsisten lebih baik setop saja PSBB-nya,” ucap Hariyadi dalam Economic Outlook 2021: Outlook Pariwisata 2021 yang diselenggarakan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Hotel Tentrem secara daring di Jakarta, Kamis (26/11/2020).
Meski meminta PSBB transisi dicabut, Hariyadi menegaskan, para pengusaha perhotelan, pariwisata, dan restoran akan tetap ketat menerapkan protokol kesehatan dalam kondisi normal. “Hentikan PSBB transisi, tapi tetap menegakkan protokol kesehatan yang ketat supaya pariwisata dan ekonomi bisa bergerak,” tegasnya.
Indonesia, sarannya, bisa meniru Turki dan Thailand yang bisa mengangkat pariwisatanya tanpa mengesampingkan protokol pencegahan Covid-19. “Itu contoh negara yang menarik untuk dikaji ulang. Kami sarankan untuk turis asing, Bali bisa dibuka duluan, kota lain juga bisa dibuka asal disiplin. Yang bikin konyol adalah pemda tidak konsisten, jadi penerapannya salah target. Harusnya sudah bisa dilepas, tapi masyarakat yang rawan, tidak diedukasi, tidak dikontrol,” pungkas Hariyadi.
Bali menurutnya, bisa lebih dulu dibuka bagi turis mancanegara, karena tingkat kedisiplinan masyarakatnya tinggi. Selain itu, tanggung jawab Pemda Bali bagus mengingat akibat pandemi ekonomi Bali merosot hingga 12%. Fasilitas kesehatan termasuk jumlah tenaga medisnya juga mendukung, konektivitasnya tinggi, dan fasilitas destinasi baik hotel dan restoran juga sangat memadai. “Jadi, Bali menurut pandangan kami memenuhi baik dari safety dan komersialnya,” kata dia.
Selain Bali, Hariyadi juga menilai kota lain punya potensi untuk maju dan menjadi magnet wisatawan asing adalah Bangka Belitung. “(Wisatawan) Bangka Belitung berkurang karena pandemi, tapi nanti kalau dipromosikan dengan baik, terus ada pesawat yang langsung ke sana, dan didukung oleh atraksi yang menarik, maka bisa dapat wisatawan yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Selama PSBB diterapkan, tingkat okupansi hotel anjlok hingga ke kisaran 25%-30%. Bahkan pada April-Mei 2020 ada laporan bahwa sebanyak 2.000 hotel dan 8.000 restoran tutup. Adapun, untuk membuat permintaan wisata, setidaknya ada enam hal yang harus dilakukan. Salah satunya menggelar program bundling antara tiket pesawat dan hotel. PHRI, sebutnya bersama Indonesia National Air Carriers Association (INACA) telah menandatangani kerja sama penyediaan paket perjalanan wisata yang terjangkau dan aman bagi wisatawan domestik sebagai salah satu upaya untuk memulihkan sektor pariwisata di Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19. Pada tahap awal kerja sama akan dilakukan dengan maskapai penerbangan AirAsia Indonesia.
Sementara soal jatah cuti bersama Desember 2020 atau libur akhir tahun yang dikurangi pemerintah, menurut Hariyadi, itu tidak akan terlalu signifikan pengaruhnya. “Itu akan lebih pengaruh ke ASN, tapi kalau swasta liburnya kan optional, jadi secara keseluruhan pengaruhnya tidak terlalu besar,” pungkas Hariyadi.
